DPRD Kota Bekasi Siapkan Prolegda 2017

BERITAONE.com – Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied bertolak ke Kabupaten Blitung, Provinsi Bangka Blitung bersama rekan-rekannya yang duduk di badan legislasi DPRD Kota Bekasi.

Abdul Muin bersama rombongan di terima langsung oleh Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Blitung H.Mastop, beserta biro hukum Imam Fadli.

Menurut pria yang akrab di sapa bang Muin itu mengatakan, study banding ini dalam rangka mempersiapkan program legislasi daerah (prolegda ) tahun 2017 mendatang.

Dengan study banding, diharapkan ada tambahan pengetahuan baru yang bisa diimplementasikan pada saat pembahasan perda di Kota Bekasi.

“Study banding ini dalam rangka persiapan menyambut Prolegda 2017. saya kira banyak manfaat yang bisa di ambil hasil dari study banding yang nantinya bisa kita terapkan,” terang bang Muin.

Dari hasil pertemuan tersebut, bang Muin menyimpulkan bahwa sejauh ini DPRD Kota Bekasi dalam pembahasan perda dirasa sudah cukup baik dan memenuhi standar. “Sebab, tidak ada perbedaan yang mencolok antara DPRD Bota Bekasi dengan Kabupaten Blitung dalam urusan pembahasan perda,” terang bang Muin.

“Setiap kali kunjungan dan kita mengadakan sharing, DPRD daerah lain selalu bilang kalau DPRD kta Bekasi sudah bagus untuk urusan pembahasan Perda. Ini tentu menjadi motivasi kami untuk tetap menjaga dan kalau bisa meningkatkannya,” lanjut bang Muin.

Bang Muin juga menjabarkan, untuk tahun 2017 mendatang, sedikitnya ada enam rancangan peraturan daerah telah di ajukan oleh Pemkot Bekasi kepada DPRD Kota Bekasi.

Rancangan peraturan daerah tersebut meliputi perubahan atas peraturan daerah No 13 tentang penyelenggaraan dan restribusi pengendalian menara telekomunikasi, unit instansi dinas perhubungan dan Dispenda.

Kemudian oenyelenggaraan pariwisata, unit instansi Disporbupar dan BPPT.

Pelayanan kepemudaan unit instansi disporbudpar.

Perubahan atas peraturan daerah No 16 tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, unit instansi Disnaker dan BPPT.

Pencabutan peraturan daerah No 13 tahun 1998 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota bekasi unit instansi Disnaker dan BPPT.

” Untuk sementara usulan dari Pemkot Bekasi ada 6 perda, belum lagi nanti di tambah dengan perda inisiatif ajuan dari DPRD kota bekasi,” pungkasnya. (ADVERTORIAL)