Daryanto: Menjaring Aspirasi Jangan Sampai Keblabasan

BERITAONE.com – Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi Daryanto, dalam kegiatan reses III menjaring aspirasi masyarakat di kelurahan Margahayu, Senin (12/12) selain menggelar pelayanan kesehatan gratis juga melakukan audiensi dengan warga setempat terkait usulan warga atas rencana pembangunan di lingkungan RT.

“Tugas dari anggota dewan adalah menjaring aspirasi, lalu dari aspirasi itu kemudian dilakukan penganggaran di DPRD, dari aspirasi inilah diharapkan ada sinergitas antara aspirasi masyarakat dengan realisasi terhadap usulan masyarakat, jangan sampai kita di lapangan menjaring aspirasi tapi hasil akhirnya omong doang,” tukasnya.

Daryanto juga mengatakan jangan sampai aspirasi masyarakat ini hanya berujung pada janji-janji anggota dewan, sehingga tidak terjadi singkronisasi antara jaring aspirasi masyarakat dengan penganggaran di DPRD Kota Bekasi. Aspirasi ini nantinya akan dibawa kepada tahapan selanjutnya di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan lalu kota.

Lebih lanjut Politisi Golkar ini juga berharap mekanisme penganggaran ini juga nantinya harus memiliki kepastian bahwa jalur aspirasi ini mendapatkan pokok serta jaminan yang kuat untuk bisa terserap dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).
Menyinggung adanya aspirasi masyarakat yang tidak seluruhnya terserap, Daryanto mengatakan dalam mekanisme penganggaran juga dilakukan skala prioritas kegiatan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, itu sebabnya kenapa sering kali di masyarakat terjadi kesalah pahaman dan perlu penjelasan kepada masyarakat untuk membangun komunikasi agar tidak terputus, itulah yang menjadi dasar juga sekaligus kenapa anggota DPRD harus turun langsung reses ke basis konstituennya agar bisa secara langsung memberikan edukasi dan pengawalan aspirasi secara utuh di DPRD.

“Itulah yang harus kita komunikasikan kepada masyarakat, dan kita juga tentunya dalam menjaring aspirasi jangan sampai keblablasan, segala apapun yang diminta masyarakat kita tampung, tapi juga kita harus memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa mekanisme pengerjaan kegiatan pembangunan dilakukan pada tahun berikutnya dari usulan aspirasi tahun sebelumnya, hal inilah yang perlu dipahami masyarakat secara umum,” imbuhnya. (ADVERTORIAL)