Ariyanto Hendrata: DPRD Dukung Edaran Kapolrestro Bekasi

beritaone.com- Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, menyesalkan teguran keras Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian kepada Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Umar Surya Fana yang mengeluarkan surat edaran terkait himbauan kepada pihak perusahaan untuk tidak memaksa karyawan yang beragama Islam mengenakan atribut natal.

Kapolri memerintahkan agar surat edaran tersebut ditarik kembali. Padahal, menurut Ariyanto Hendrata, dalam UUD 1945 ada pasal 28 dan 29 yang menjamin Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Memeluk Ajaran Agama Masing-masing dan itu juga yang menjadi dasar rujukan surat edaran, di samping fatwa MUI.

Menurut Ariyanto, apa yang dilakukan Kapolrestro Bekasi sudah tepat, memberikan himbauan kepada perusahan-perusahaan di Kota Bekasi untuk menghormati hak umat beragama masing-masing.

“Setahu saya di Kota Bekasi yang memang betul-betul ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sehingga menghindarkan dari terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat kota Bekasi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, sebelum surat edaran dikeluarkan, Polres sudah melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait terlebih dahulu. Ia pun menyatakan DPRD mendukung langkah Kapolres mengeluarkan surat edaran tersebut.

“DPRD mendukung Kapolrestro Umar Surya Fana bahwa ini merupakan sebuah langkah yang tepat. Karena UUD kita juga sudah menjamin sehingga tidak boleh ada paksaan. Misalnya orang Hindu disuruh menggunakan atribut orang Kristiani atau Budha menggunakan atribut Hindu atau muslim pakai atribut Budha. Nggak boleh. Apalagi sampai diberikan sanksi oleh perusahaan, tidak boleh,” tegasnya.

Kata Ariyanto, surat edaran yang dimaksud oleh Kapolres Bekasi Umar Surya Fana tidak bermaksud menjadikan fatwa MUI semata-mata yang menjadi rujukan hukum tapi sebagai salah satu upaya menjaga kondusifitas keamanan wilayah dari konflik umat beragama/sosial.

“Hukumnya jelas, dalam UUD dan Pancasila semua dijamin. Apa yang dilakukan perusahaan yang memaksa pegawainya yang beragama lain menggunakan atribut keagamaan tertentu menurut saya jelas-jelas melanggar undang-undang,” papar Ariyanto. (ADVERTORIAL)